A coalition is an alliance among individuals or groups, during which they cooperate in joint action, each in their own self-interest, joining forces together for a common cause. This alliance may be temporary or a matter of convenience. A coalition thus differs from a more formal covenant. Possibly described as a joining of ‘factions’, usually those with overlapping interests rather than opposing. (Wikipedia)

Koalisi adalah persekutuan antara individu-individu atau kelompok di mana mereka bekerjasama dalam aksi bersama, masing-masing dengan kepentingan sendiri, bla-bla-bla.

Koalisi dalam konteks politik bisa berarti persekutuan untuk membentuk pemerintahan bersama. Bisa pula persekutuan untuk menjadi oposisi. Bahkan bisa pula bersekutu untuk suatu kasus tertentu. Contoh paling hangat mengenai bersekutu untuk suatu kasus tertentu adalah koalisi dalam Pansus Hak Angket Century.

Koalisi kekuatan politik untuk membentuk pemerintahan dilakukan apabila partai yang memenangi pemilihan umum tidak memenangkan pemilihan umum itu dengan angka mutlak. Angka mutlak di sini bisa diperdebatkan jumlahnya. Akan tetapi, menurut saya, 51% sudah dapat dianggap mutlak karena apabila dilakukan voting, pemenang 51% suara dalam pemilu akan menang apabila seluruh legislatornya satu kata. Dengan sistem parliementary treshold seperti yang diberlakukan di Indonesia, pemenang 51% suara pemilih akan memiliki lebih dari 51% kursi parlemen. Suara bulat dari anggota legislator pemenang pemilu seperti ini akan selalu memenangkan pemungutan suara/voting.

Potret di Indonesia sejak Pemilu 1999 adalah tidak ada pemenang mutlak pemilu. Adanya pemenang mutlak pemilu sudah menjadi sejarah. Pemilu 1999 mengantarkan PDIP sebagai jawara pemilu dengan 34% suara. Pemilu 2004 mengantarkan Golkar sebagai juara pemilu dengan 21% suara. Pemilu 2009 mengantarkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu (istilah Ruhut Sitompul) dengan 20% suara. Dalam tabulasi hasil pemilihan umum, Partai Demokrat menjadi partai teratas dalam mendulang suara rakyat. Partai ini sebenarnya mampu menjadi lone ranger dalam mencalonkan pasangan Capres dan Cawapres. Akan tetapi, karena hanya mendapatkan 20% suara yang kira-kira konversinya menjadi sekitar 25% kursi parlemen, posisi pemerintahan yang diusung secara lone ranger itu walaupun memenangi pilres akan lemah karena dukungan parlemen yang kurang. Oleh karena itu, dibentuklah koalisi untuk bersama memerintah Republik ini dengan Capres dan Cawapres yang mau atau tidak mau harus diterima oleh partai apa pun yang ingin bergabung dalam koalisi.

Semua pimpinan partai politik yang bergabung dalam koalisi menandatangani kontrak politik. Entah apa isinya, hanya pihak-pihak yang menandatangani kontrak politik itu yang tahu. Anggota partai belum tentu dapat mengakses isi kontrak politik tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu legislator dari Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar bukan anggota koalisi. Pernyataan yang kemudian dibantah oleh Ketua Umum Golkar.

Apa pun isi kontrak politik untuk membentuk pemerintahan 2009 – 2014, saya dengan kuat menduga bahwa di dalamnya tidak ada klausul yang menyatakan bahwa anggota koalisi pemerintahan 2009 – 2014 wajib melindungi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan periode 2004 – 2009. Saya juga kuat menduga bahwa tidak ada klausul yang menyatakan bahwa peserta koalisi wajib mendukung kebijakan merugikan rakyat yang diambil pemerintah periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Pendeknya, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kontrak politik tersebut tentu tidak ada klausul bahwa mereka berkoalisi untuk mencuri uang rakyat.

Menurut saya adalah aneh bahwa peserta koalisi 2009 – 2014 harus solid melindungi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan periode 2004 – 2009. Pansus Hak Angket Century ditekan dengan isu-isu evaluasi kolaisi dan reshuffle kabinet. Saya sendiri melihat bahwa ada satu fraksi di dalam Pansus Hak Angket Century yang terlihat tidak ingin membuat kasus Century ini menjadi terang-benderang walaupun Ketua Dewan Pembinanya telah memberikan pesan agar kasus Century dibuka seterang-terangnya.

Saya ingin memberi pesan kepada partai peserta koalisi agar hendaknya peserta koalisi ini bersekutu untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya berkoalisi untuk mencuri uang rakyat. Sebagai rakyat, saya merasa bahwa uang rakyat telah dicuri untuk bailout akal-akalan Bank Century. Dalam proses pengambilan keputusan bailout nampak nyata bahwa segala hal dilakukan agar bailout itu dapat dilakukan. Perubahan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku surut sehari dan penggunaan Laporan Keuangan Bank Century yang tidak aktual hanya merupakan sebagian contoh dari proses akal-akalan itu.

Untuk Pansus Hak Angket Century, saya ingin melihat apakah Anda semua ini berdiri di belakang rakyat atau bersatu dalam koalisi untuk membohongi rakyat. Pilihan Anda semua akan menentukan apakah rakyat akan terus mendukung Anda atau justru menjadikan Anda public enemy mengikuti nama-nama lain yang sudah dijadikan public enemy yang selalu dirongrong dengan aksi unjuk rasa di mana pun mereka berada.

Viewed 4576 times by 417 viewers

Kami tunggu kehadiran Kawan-Kawan.

Mau info resmi? Silakan ke blog KBBC. Baca Kopdar KBBC Januari 2010.

Viewed 4006 times by 536 viewers

Mantan Ketua KSSK menyatakan telah memberikan laporan kepada Presiden RI mengenai bail out Bank Century via sms pada 22 November 2008 dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden RI. Mantan Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak pernah membaca sms itu karena tidak pernah menerima sms itu. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah benar Ketua KSSK pada saat itu pernah memberikan laporan kepada Presiden via sms, Presiden perlu dipanggil untuk memberi keterangan kepada Pansus Bank Century.

Saya sebagai rakyat meminta agar Pansus Bank Century memanggil Presiden RI 2004 – 2009 guna memberi keterangan kepada Pansus Bank Century.

Viewed 10956 times by 1004 viewers

Referensi: Tribun Jabar

Viewed 6487 times by 683 viewers

“Jangan main api kalau tidak mau terbakar. Jangan main api dengan pemenang pemilu. Kami ini pemenang pemilu, dia (Gayus) itu loser,”

“Loser kok lebih galak dari winner. Loser itu jangan angkuh. Di mana pun, loser itu harus tahu diri. Baru juga wakil ketua pansus, mbok tahu diri, jangan galak-galak,”

Kemenangan pemilu memang merupakan sebuah hal yang pantas disombongkan kepada mereka yang kalah pemilu. Sebagai anggota sebuah partai politik yang “kalah pemilu” saya tentu saja tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri. Apalagi, tiket masuk ke Senayan saja saya tidak berhasil mendapatkan. Akan tetapi, marilah kita tengok dua pemilu pasca reformasi sebagai pembanding. Pada tahun 1999 PDI-P unggul dari partai politik peserta pemilu yang lain dengan perolehan 33,74% suara. Pada periode 1999 – 2004 PDI-P anggota PDI-P tidak pernah ada yang mengatakan, “Jangan main api dengan pemenang pemilu.” Pada Pemilu 2004, Partai Golkar juga unggul atas partai-partai politik yang lain. Partai Golkar mendapatkan 21,58% suara pada Pemilu 2004. Pada periode 2004 – 2009, tidak ada Anggota Dewan dari Partai Golkar yang mengatakan, “Jangan main api dengan pemenang pemilu.”

Saya memang terus mengamati gerak langkah Ruhut Sitompul. Seperti ada yang aneh pada Ruhut Sitompul setelah menjadi anggota Partai Demokrat. Di Golkar dulu, Ruhut tidak sekonyol seperti saat ini. Saya masih ingat dengan jelas gaya Ruhut Sitompul saat menghina orang Arab di sebuah acara dialog di televisi pada masa kampanye Pemilu 2009 yang lalu. Ruhut Sitompul seperti diset untuk menjadi bad guy. Pada saat Pansus Century bersidang pun, Ruhut kelihatan masih melakonkan peran bad guy. Jujur, saya melihat Ruhut Sitompul tidak sejajar dengan keinginan sebagian rakyat yang ingin agar kasus Century dapat diurai dengan jelas permasalahannya.

Sebenarnya, dengan perolehan suara hanya 20,85%, Partai Demokrat tidak dapat dikatakan menang. Apabila tidak ada koalisi partai dalam pemerintahan, maka angka 20,85% itu secara sendirian tidak akan mampu mengendalikan parlemen. Buktinya saat ini, dengan mitra koalisi yang menguasai 78% kursi parlemen saja Hak Angket Century bisa lolos. Hal tersebut mengandung arti bahwa mitra koalisi tidak ingin didikte oleh Partai Demokrat. Untuk urusan jatah menteri, mitra koalisi bisa disetir. Akan tetapi, untuk urusan agenda DPR nampaknya mitra koalisi berpijak pada kepentingan masing-masing. Mitra koalisi tidak ingin dipaksa membiarkan kasus Century didiamkan saja tanpa diusut karena sinyalemen bahwa uang bailout Century mengalir ke partai tertentu. Akan berbeda halnya apabila mitra koalisi juga menerima aliran dana haram tersebut, koalisi tentu akan lebih solid.

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah, apakah dengan menang pemilu sebuah partai boleh melakukan apa saja, termasuk mengganggu kerja pansus yang sedang menggali informasi mengenai sebuah kasus besar? Marilah kita ikuti terus sandiwara Senayan itu. Saya yakin bahwa Anda semua tidak bodoh untuk dapat menakar siapa saja yang serius dalam upaya mengurai permasalahan Century dan siapa yang hanya main-main dan bermaksud mengganggu.

Pesan terakhir. PDIP dan Golkar pernah menang pemilu pasca reformasi. Menang dengan angka lebih tinggi dari Partai Demokrat. Akan tetapi, tidak pernah mereka menyombongkan kemenangan itu.

Viewed 5837 times by 570 viewers

Saya sangat setuju agar Freeport dinasionalisasi atau paling tidak dijadikan BUMD Papua. Alasan paling mendasar untuk nasionalisasi Freeport atau BUMD-isasi adalah kepentingan nasional berada di atas kepentingan yang lain.

Jujur saja mari kita pandang, lebih banyak mana keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu dengan keuntungan yang didapat Bangsa Indonesia. Ada isu di luar sana bahwa Freeport tidak jujur dalam melaporkan unsur-unsur mineral yang diangkut ke luar dari wilayah Papua. Saya sendiri tidak tahu persis tetapi konon banyaknya unsur mineral yang dikapalkan keluar lebih dari jumlah yang dilaporkan secara resmi. Gambarannya begini, apabila yang resmi dilaporkan itu 4 unsur maka dokumen internal Freeport konon memiliki daftar lebih dari 4 unsur itu.

Saya sendiri tidak melihat adanya keuntungan dari diberikannya kontrak karya kepada Freeport itu selain dikurashabisnya kekayaan Papua dan dirusaknya lingkungan hidup di sana. Sementara, penduduk Papua yang memiliki kekayaan alam tetap hidup dalam kubangan kemelaratan. Silakan kemukakan keuntungan yang didapat oleh negara kita dari kontrak karya itu. Apakah itu sebanding dengan kemelaratan yang dialami penduduk Papua? Apakah itu sebanding dengan harga yang harus dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia berupa keinginan penduduk Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia?

Saya mungkin bukan siapa-siapa. Saya bukan pejabat negara. Bukan pula orang terkenal. Saya hanya rakyat biasa yang tidak pernah merasakan keuntungan dari adanya Freeport di Papua. Saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari adanya kontrak karya Freeport itu. Saya tidak pernah menjual kekayaan negara ini kepada pihak manapun. Oleh karenanya, saya bisa bebas bersuara tentang nasionalisasi Freeport. Berbeda dari orang penting di Republik ini yang mungkin menjadi calo kontrak karya pada zaman kesalahan sejarah itu dibuat, yaitu ketika kontrak karya untuk pertamakali dibuat dan ketika kesalahan sejarah kembali dibuat saat kontrak karya itu diperbarui. Mereka tentu menerima sesuatu dari Freeport atas jasa menjadi calo atau mungkin pemberian cuma-cuma.

Kejadian terakhir di mana Freeport menolak memberi avtur kepada Garuda pada 3 Januari 2010 sudah membuktikan bahwa kita ini tidak berdaulat di pekarangan rumah sendiri. Freeport yang merupakan perampok kekayaan alam Papua menjadi tuan bagi kita Bangsa Indonesia. Saya hanya dapat mengatakan kasihan kepada Penguasa Republik Ini. Dihina oleh RMS dengan tari Cakalele tidak seberapa menyakitkan daripada dihina oleh orang asing di pekarangan rumah sendiri.

Freeport harus dinasionalisasi. Atau, paling tidak dibatalkan kontrak karyanya dan diserahkan kepada penduduk Papua apakah akan dikelola atau dibiarkan kembali menjadi hutan rimba. Kekayaan alam itu adalah milik mereka, bukan milik orang Jakarta.

Viewed 16575 times by 1254 viewers

Selamat tahun baru 2010. Semoga tahun 2010 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua, negeri kita dan dunia kita.

Sukses untuk Kawan-Kawan semua.

Viewed 11805 times by 1242 viewers

Pagi tadi pun demikian. Saya berkendara sambil mendengarkan siaran Radio Elshinta. Kebetulan pada saat itu Radio Elshinta sedang meliput sidang pembacaan putusan PN Tangerang atas perkara Prita Mulyasari. Dari Radio Elshinta pula saya mengetahui bahwa Prita Mulyasari diputus bebas. Sementara, tim jaksa minta waktu 14 hari untuk pikir-pikir.

Putusan bebas Prita Mulyasari dapat berarti macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa putusan bebas Prita Mulyasari merupakan kemenangan rakyat kecil atas kesewenang-wenangan penguasa/pemilik modal. Pendapat tersebut bisa kita terima karena delik pencemaran nama baik selama ini memang selalu dipergunakan penguasa atau pemilik modal, bukan digunakan oleh rakyat kecil. Ada yang mengatakan bahwa putusan bebas Mulyasari merupakan kemenangan rakyat kecil yang lemah atas ketidakadilan hukum di negeri ini. Pendapat tersebut bisa kita terima karena memang sampai saat ini hukum dipandang hanya mampu mengadili yang lemah dan selalu berpihak kepada yang kuat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa putusan bebas merupakan kemenangan gerakan yang menentang pasal pencemaran nama baik di UU ITE. Itu pun bisa juga kita terima. Saya sendiri menyetujui gerakan itu. Bahkan, saat nyaleg dulu saya pernah membuat kontrak politik bahwa apabila terpilih menjadi anggota dewan saya tidak akan pernah mempergunakan pasal pencemaran nama baik kepada pengkritik saya.

Sejak menerima informasi dari Radio Elshinta bahwa RS Omni Internasional mencabut gugatan perdata kepada Prita Mulyasari saya sudah berpikir mengenai putusan bebas untuk Prita Mulyasari atas tuntutan pidana pencemaran nama baik yang didakwakan kepadanya. Saya tidak mengerti hukum. Apa yang melintas di pikiran saya adalah pikiran liar saja. Logika bodoh saya menyatakan bahwa tuntutan perdata yang dilakukan oleh RS Omni Internasional itu bersaudara kandung dengan tuntutan pidananya. Apabila vonis perdata di Pengadilan Tinggi Banten yang memenangkan pihak penggugat itu ditindaklanjuti dengan dicabutnya gugatan oleh pihak penggugat, apa iya pencabutan gugatan itu tidak mempengaruhi putusan perkara pidananya? Selain itu, apabila kita mencermati pendapat Kominfo sendiri tentang pasal yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari, (saya pernah baca) maka pasal tersebut tidak berlaku karena Prita Mulyasari merupakan orang yang punya hak untuk menyebarluaskan informasi yang dibuatnya. Bukankah pasalnya itu ditujukan bagi orang yang tidak punya hak?

Saya turut bergembiara atas putusan bebas tersebut. Bahkan, saya pun ikut merasa bahwa bebasnya Prita merupakan kemenangan saya juga. Jelek-jelek begini, saya juga mendukung agar pasal karet pencemaran nama baik itu dihapus saja dari khasanah hukum Indonesia. Pasal karet warisan Belanda kok masih mau-maunya dipertahankan.

Saat kiriman ini saya tulis, Google Blogsearch mencatat telah ada sekitar 36.659 indeks yang berkaitan dengan kata kunci prita bebas. Luar biasa!

Viewed 14109 times by 1365 viewers

• Antown
• Anggara
• Adri   
• Pandeg 
• Payjo
• Andi
• Ade
• Imam
• Widi
• Kang Kombor
• Edy
• Rizka
• Ade
• Uzanc
• PMI Tangerang Selatan (ada beberapa orang)

Materi bahasan kopdar

1. Mau ke mana KBBC?
2. Cara memakmurkan blog KBBC
3. Domain KBBC
4. Pergantian Koordinator KBBC

Mau ke mana KBBC?

Untuk soal yang satu ini, mau ke mana KBBC, seluruh hadirin kopdar KBBC setuju bahwa KBBC harus menjadi sebuah Komunitas Bloger yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Cara untuk memberikan kontribusi tentunya disesuiakan dengan kapasitas dan kapabilitas KBBC sebagai komunitas bloger. Sebagai contoh, KBBC dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi mengenai Tangerang (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) melalui tulisan di blog KBBC. Selain itu, KBBC dapat melakukan pelatihan-pelatihan blog atau pengenalan internet kepada warga Tangerang. Cara lainnya adalah melalui kegiatan sosial yang selama ini telah rutin dilakukan, yaitu donor darah. Tentu saja masih banyak kegiatan lain yang dapat dilaksanakan oleh KBBC untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. KBBC akan selalu bergerak untuk memperbaiki diri agar dapat mewujudkan cita-cita untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

Cara memakmurkan blog KBBC

KBBC adalah komunitas bloger, untuk itu, diwajibkan kepada anggota KBBC untuk menulis di blog KBBC. Kali ini, peserta kopdar sepakat bahwa anggota KBBC harus menulis untuk blog KBBC minimal 2 tulisan dalam setahun. Sebelumnya, pendiri KBBC sepakat untuk menulis untuk KBBC sebulan satu tulisan tetapi ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat dijalankan. Apabila blog KBBC dilihat, hanya ada beberapa anggota KBBC saja yang berkontribusi menyumbangkan tulisan di sana.

Domain KBBC

Peserta kopdar sepakat bahwa domain KBBC yang sudah dipakai untuk tetap dipertahankan. Domain tersebut adalah BlogerBenteng.com. Bloger, bukan blogger. Alasan untuk tetap mempertahankan domain tersebut adalah karena domain tersebut sudah dikenal oleh khalayak dan domain tersebut memiliki sejarah tersendiri untuk KBBC.

Pergantian Koordinator KBBC

Alhamdulillah, siang tadi KBBC memiliki koordinator baru. Koordinator lama yang sudah bertugas selama setahun, Om Edy Caplang Cahyono, digantikan oleh Faisal Payjo Hardi secara aklamasi. Payjo sebagai koordinator baru akan membentuk kepengurusan dan mengumumkan susunan pengurus paling lambat 7 Januari 2010.

Foto bukti kopdar

Karena saya tidak membawa kamera dan ponsel saya tidak memiliki kamera, berikut saya tampilkan beberapa foto kopdar KBBC dari facebook Om Andi Sakab.

Viva KBBC!

Viewed 8127 times by 632 viewers

Betul, kita Juara III setelah Tahiland dan Vietnam. Juara III dengan (kalau tidak salah) hanya 43 medali emas. Jauh dari perolehan Thailand yang Juara Umum dan Vietnam yang Juara II. Vietnam baru kemarin sore terbebas dari kemelut dalam negerinya. Kini, negara di kawasan Indocina itu sudah mampu menjadi nomor dua di ASEAN pada bidang oleh raga. Sedangkan, Indonesia yang dulu langganan jadi Juara Umum SEAGAMES kali ini hanya berani bertengger paling tinggi di urutan ketiga.

Dunia semakin maju. Teknologi di Indonesia semakin maju. Demokrasi semakin maju. Ekonomi juga masih bertumbuh. Akan tetapi, sejak jatuhnya Orde Baru, prestasi olah raga kita justru memburuk. Tradisi Juara Umum SEAGAMES sudah hilang dan hanya menjadi sejarah. Untuk mencatatkan sejarah baru, nampaknya tidak ada berani yang menargetkan.

Indonesia telah memiliki RPJP Nasional 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Yang aneh, Bappenas di situsnya memuat gambar RPJP 2005 – 2004. Keanehan kedua, RPJP 2005 – 2025 ditetapkan tahun 2007. Mengapa tidak dibuat saja RPJP Nasional 2007 – 2027?

Mengenai olah raga, ketika pada UU No. 17 Tahun 2007 berformat PDF itu saya lakukan pencarian keywords “olah raga”, saya hanya menemukan satu frasa olah raga, yaitu pada Bab IV, Sub Bab IV.1 dan Sub Sub Bab IV.1.1 butir 2. Isinya adalah:

Hanya satu kalimat itu yang saya temukan, yaitu “… Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.”

Kalimat yang normatif dan tidak mengandung sebuah target untuk dicapai. Visi untuk dicapai pun menurut saya tidak ada.

Untuk mencari pembanding pada RPJM 2005 – 2009, saya tidak menemukan dokumen Peraturan Pemerintah tentang RPJM Nasional 2005 – 2009. Apakah karena RPJP Nasional ditetapkan tahun 2007, kemudian Pemerintah tidak punya kewajiban menyusun RPJM Nasional 2005 – 2009? Atau, saya saja yang bodoh mencari sehingga tidak dapat menemukan PP tentang RPJM Nasional 2005 – 2009 tersebut?

Kali ini RPJMN 2010 – 2014 sedang disusun. Saya mengusulkan agar untuk pembangunan olah raga ditentukan target yang jelas. Misalnya, pembangunan olah raga ditujukan untuk mewujudkan Indonesia Juara II SEAGAMES 2011 dan Juara Umum SEAGAMES 2013, Juara kesekian ASIAN GAMES, dll.

Untuk kesempatan kali ini sudah terlambat, kita memiliki Presiden dan jajarannya yang belum berani mencanangkan target juara umum SEAGAMES. Untuk selanjutnya, sebaiknya kita mencari Presiden yang berani menargetkan Indonesia Juara Umum SEAGAMES. Biarlah hanya target Juara Umum SEAGAMES itu yang dibebankan di pundaknya. Untuk yang lain toh para menterin dan pejabat negara sudah pandai. Buktinya, Bank Century yang nggak jelas saja bisa menerima dana bail out sebesar Rp6,7Trilyun.

Viewed 8437 times by 686 viewers