Tujuh Alumni SMA Taruna Nusantara Maju Sebagai Caleg DPR RI
October 31, 2008
Pada 29 Oktober 2008 KPU telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Pemilu 2009 (DCT). DCT tersebut pada hari ini 31 Oktober 2008 diumumkan melalui Harian Republika. Total terdapat 11.301 caleg yang akan memperebutkan 560 kursi DPR RI dari 77 Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia.
Di antara sebelas ribuan calon anggota legislatif tersebut terdapat tujuh orang alumni SMA Taruna Nusantara Magelang yang maju sebagai calon anggota legislatif. Ketujuh orang alumni SMA Taruna Nusantara tersebut maju melalui Partai GERINDRA. Ada pun ketujuh alumni tersebut adalah:
| Dapil | No. Urut | Nama | Angkatan |
| DKI 1 | 2 | Dian Nugroho | III |
| Banten 2 | 2 | Moh Arif Widarto* | I |
| Jabar 3 | 2 | Hizbullah Yusuf** | I |
| Jateng 10 | 1 | Agung Gumilar Saputra | V |
| Jateng 4 | 1 | Prasetyo Hadi | VI |
| Jateng 10 | 2 | Danang Wicaksana Sulistya | V |
| Bali | 2 | Komang Arya Tridarma, SE | I |
Keterangan:
- *) Nama pada DCT masih salah. Pada DCT tertulis Moh. Arif Widiyarto
- **) Pada DCT hanya ditulis Hizbullah
Dari kiri: Dian Nugroho, Danang Wicaksana Sulistya, Prasetyo Hadi, Hizbullah Yusuf, Moh Arif Widarto, Komang Arya Tridarma, Agung Gumilar Saputra.
Ketujuh alumni SMA Taruna Nusantara Magelang tersebut merasa terpanggil untuk memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui perbaikan kinerja lembaga perwakilan RI. Dengan bekal kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta wawasan kebangsaaan, wawasan kejuangan dan wawawasan kenusantaraan yang telah diajarkan selama studi di SMA Taruna Nusantara Magelang, ketujuh caleg tersebut tidak perlu lagi dipertanyakan nasionalisme dan patriotrismenya. Kini ketujuh caleg tersebut siap berkompetisi dengan sebelas ribuan caleg DPR RI yang lain. Semoga.
Jangan Beli Presiden Dalam Karung Pada Pemilu 2009
October 29, 2008
Hari ini DPR telah mengesahkan RUU Pemilihan Presiden menjadi UU Pemilihan Presiden. Hal paling alot yang dibahas dalam RUU ini, dan menjadi pergulatan kepentingan partai politik yang memiliki kursi DPR, adalah persyaratan bagi partai politik untuk mengajukan calon presidennya. Adapun syarat pencalonan presiden bagi partai politik akhirnya diputuskan menjadi 20 per seratus kursi DPR atau 25 per seratus suara sah.
Pembahasan persyaratan yang alot itu menjadi bukti betapa anggota dewan saat ini bukan mewakili kepentingan rakyat melainkan kepentingan partainya yang di dalam parlemen perpanjangan tangannya berupa fraksi. Untuk melakukan reformasi parlemen, mulai 2009 - 2014 sebaiknya fraksi di DPR dihapus saja agar setiap anggota DPR bisa lebih berkonsentrasi mewakili rakyat, bukan mewakili partainya.
Terhadap UU Pemilihan Presiden yang baru saja disahkan, saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak membeli presiden dalam karung. Di depan mata kita terdapat dua pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Keduanya kelihatannya berbeda tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu pemilihan presiden. Oleh karena itu, pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 nanti, pilihlah caleg-caleg dari partai yang sudah menetapkan calon presidennya. Syarat bagi partai politik untuk mengajukan calon presidennya adalah 20 per seratus kursi DPR atau 25 per seratus suara sah. Untuk apa memilih partai yang belum jelas calon presidennya apabila di depan mata kita saat ini sudah ada beberapa partai yang sudah memiliki calon presiden. Partai-partai yang sudah berani menetapkan calon presidennya adalah partai politik yang tidak akan menipu Anda sekalian. Figur calon presiden sudah diajukan sejak dini, bukan diajukan nanti.
Partai politik yang sudah jelas calon presidennya adalah:
- Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mengusung Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang mengusung Jend TNI (Pur) Wiranto
- Partai Demokrat yang mengusung Letjen TNI (Pur) Susilo Bambang Yudhoyono
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Megawati Soekarnoputri
Pada pemilu 9 April 2009 nanti, pilihlah partai politik yang tidak akan membohongi Anda dalam hal calon presiden. Di atas itu adalah partai politik yang berani sejak awal menawarkan calon presidennya kepada Anda.
Saya sendiri bergabung dalam Gerakan Indonesia Raya, sebuah gerakan yang ingin memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Sebuah gerakan yang memperjuangkan kemandirian dalam bidang pangan dan energi, dua hal vital yang saat ini sudah berada di ambang krisis.
80 Tahun Sumpah Pemuda: Jangan Hanya Sebatas Diperingati
October 28, 2008
Hari ini, 28 Oktober 2008 adalah ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-80. Di seantero Nusantara Hari Sumpah Pemuda ramai diperingati. Bahkan, partai politik nomor 28 menggunakan momen Sumpah Pemuda ini untuk menyosialisasikan nomornya.
Pada tahun 1928 para pemuda dari berbagai wilayah Indonesia sangat menyadari arti penting persatuan dan kesatuan untuk memperkuat daya dobrak perjuangan. Oleh karena itu, mereka bersumpah untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Para pemuda masa itu benar-benar menepati sumpahnya. Mereka berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan sehingga akhirnya kemerdekaan pun tercapai.
Kini, di zaman kemerdekaan, setiap tahun Sumpah Pemuda diperingati. Akan tetapi, saya takut bahwa Sumpah Pemuda hanya diperingati secara seremonial tanpa diresapi dan dilaksanakan sumpahnya. Padahal, sumpah yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia 80 tahun lalu itu masih relevan hingga kini. Persatuan dan kesatuan masih sangat kita perlukan dan harus kita tegakkan.
Marilah kita tegakkan dan kita laksanakan sumpah pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Di era modern ini, kita jangan kalah oleh para pemuda dari zaman pergerakan dulu. Saat itu mereka menyatakan bertanah air dan berbangsa satu. Sayangnya, kini semangat seperti itu mulai pudar. Di era pilkada secara langsung ini, tanah air dikotak-kotakkan antara putra daerah dan bukan putra daerah. Padahal, dengan semangat bertanah air satu maka sebenarnya kita semua ini adalah putra tanah air. Marilah kita berkaca kepada Amerika Serikat. Di negara itu, Arnold Schwarzeneger yang merupakan imigran bisa menjadi gubernur. Saat ini, Barack Obama yang ayahnya berasal dari Kenya dan pernah memiliki ayah tiri dari Indonesia, bisa menjadi calon presiden Amerika Serikat. Sementara, dalam setiap pilkada kita akan selalu mempermasalahkan putra daerah atau bukan putra daerah.
Pada kesempatan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda ini saya mengajak kita semua segenap tumpah darah Indonesia untuk jangan hanya memperingati Sumpah Pemuda secara seremonial. Mari kita ikut bersumpah, menegakkan dan melaksanakan sumpah itu demi kejayaan Indonesia Raya.
Saya Tidak Rela Indonesia Dikuasai Singapura
October 24, 2008
Saya yakin Anda akan mengatakan bahwa judul di atas terlalu provokatif. Saya juga percaya bahwa Anda dengan segera akan menyangkal dan mengatakan bahwa tidak mungkin Indonesia dapat dikuasai oleh Singapura. Hmm… pendapat saya, Anda tidak tepat.
Untuk mengusai Indonesia, Singapura tidak perlu melancarkan serangan militer ke Indonesia. Penguasaan melalui kekuatan militer adalah gaya lama. Gaya orang-orang Eropah mulai abad 15 sampai abad 20. Kini, di abad 21, penguasaan suatu negara atas negara lain melalui jalan yang lebih halus dan tanpa pergerakan militer, kecuali Amerika yang memang koboi dan suka menebar perang di mana-mana.
Ah, saya tidak percaya ada jalan halus bagi suatu negara untuk menguasai negara lainnya. Boleh saja. Saya tidak akan memaksa Anda untuk percaya. Akan tetapi, apabila suatu negara dapat menguasai salah satu atau kombinasi dari beberapa hal berikut atas negara lainnya, ceritanya akan lain:
- ekonomi
- pangan
- energi
- teknologi
Ekonomi
Ekonomi merupakan bidang yang sangat penting. Dalam pelajaran ketahanan nasional kita mengenal adanya Astagrata yang terdiri dari Trigatra dan Pancagrata. Ekonomi ini masuk dalam Pancagrata yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Pancagrata ini sering disebut dengan ipoleksosbudhankam.
Saking pentingnya ekonomi ini, Orde Baru menjadikannya panglima. Ingatkah Anda akan jargon “ekonomi sebagai panglima”? Jargon ini merupakan ideologi pembangunan Orde Baru sebagai koreksi atas ideologi Orde Lama yang menjadikan politik sebagai panglima. Belakangan kita semua tentu paham bahwa nama Orde Baru, Orde Lama ataupun jargon ekonomi sebagai panglima dan politik sebagai panglima itu semuanya bikinan Orde Baru. Namun, semua itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa ekonomi merupakan bidang vital bagi setiap negara. Kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila ekonomi tidak bergerak. Hal ini yang membuat setiap pemerintahan berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Berlomba-lomba untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
Bagi negara maju (developed countries), pembangunan ekonomi relatif lebih mudah dilaksanakan karena mereka telah memiliki sumberdaya yang memadai dalam hal kapital, teknologi dan sumberdaya manusia. Sebaliknya, bagi negara berkembang (developing countries), pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan yang berat. Rata-rata negara berkembang adalah negara miskin. Negara-negara ini mungkin kaya sumberdaya alam tetapi miskin dalam hal penguasaan kapital, teknologi dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk melaksanakan pembangunan, setiap negara tentu membutuhkan dana. Nah, di sinilah negara-negara yang kaya masuk. Mereka berperan sebagai negara donor atau kreditor. Pada saat menjadi donor atau kreditor, negara-negara itu tentu tidak hanya meminjamkan uang melainkan mereka juga menyetir negara-negara debitor dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan di negara debitor. Mereka mengatur sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh uang pinjaman mereka. Bahkan, mereka juga mengatakan kepada negara debitor bahwa konsultan untuk perencanaan atau pengawasan pekerjaan yang dibiayai utang itu haruslah berasal dari negara kreditor. Sebuah permainan yang cantik namun menyengsarakan rakyat di negara peminjam.
Anda boleh saja mengatakan bahwa negara debitor tetap memiliki kedaulatannya. Akan tetapi, pengalaman panjang Indonesia dengan IGGI, CGI dan IMF tentu memberikan fakta yang lain. Konon liberalisasi sektor migas adalah syarat IMF ketika Indonesia berhutang kepadanya guna mengatasi krisis moneter sejak 1997. Siapa di belakang IMF, tentu negara-negara kaya.
Negara kaya menguasai perekonomian negara lain bukan hanya melalui transaksi hutang-piutang jangka panjang. Mereka juga menjajah melalui investasi pengusaha-pengusaha mereka di negara berkembang. Dengan dua tangan, negara dan swasta mereka mengepung negara berkembang sehingga negara berkembang tersebut menjadi bergantung kepada negara kaya. Di sanalah penjajahan ekonomi terjadi.
Pangan
Negara manakah yang tidak butuh pangan? Jawabannya adalah negara robot. Ya, karena robot tidak butuh pangan. Selama suatu negara memiliki manusia sebagai warga negara maka negara itu akan membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.
Masalah pangan ini bukan hal sepele. Setiap negara harus mampu berswasembada pangan. Harus mampu menyediakan sendiri pangan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Loh, bukankah kita bisa impor dari negara lain? Nah, di sinilah celah untuk menguasai negara lain melalui pangan. Negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia selalu rawan terhadap kekurangan pangan. Ingat-ingatlah kapan Indonesia dapat berswasembada pangan. Seingat saya, tahun 1983 adalah tahun pertama Indonesia dapat mencapai swasembada beras. Setelah itu, konon, swasembada beras tidak pernah tercapai lagi sampai tahun 2008 (Partai Demokrat saat ulang tahun ke-7-nya mengklaim bahwa Indonesia sudah berswasembada beras lagi per 2008). Produksi beras nasional dari tahun ke tahun selalu minus terhadap kebutuhan beras nasional. Kekurangan itu ditutupi dengan impor. Apabila kita tidak mampu membuat bangsa ini bisa makan bahan makanan pokok selain beras maka ke depan kita akan selalu bergantung kepada negara lain untuk menutupi kekurangan yang ada.
Itu baru beras. Pada komoditas kedelai, kita juga bergantung pada pasokan impor. Tempe dan tahu yang merupakan makanan rakyat miskin menjadi makanan kelas menengah ke atas karena harga kedelai dunia yang melambung. Pada komoditas kedelai ini, Indonesia sudah bergantung kepada negara lain.
Komoditas pangan selanjutnya adalah gandum. Indonesia bukanlah penghasil gandum. Entah mengapa pemerintah tinggal diam ketika masyarakat Indonesia dimanjakan dengan makanan yang berbahan dasar tepung terigu seporti mi instan dan roti. Di sektor gandum ini, Indonesia sangat bergantung kepada luar negeri.
Bahan makanan selanjutnya adalah daging dan telur ayam. Anda salah besar apabila Indonesia tidak bergantung pada luar negeri pada komoditas ini. Silakan ditelusuri, untuk ayam pedaging dan petelur, di mana letak peternak kita. Saya beri bocoran sedikit, peternak kita hanya memelihara. Bibit ayam berupa DOC Day Old Chicken) mungkin diproduksi di Indonesia. Akan tetapi, siapakah yang menguasai teknologinya termasuk indukannya? Jadi jangan salah, daging ayam dan telur saja secara tidak langsung kita sudah bergantung kepada luar negeri. Oleh karena itu, Partai GERINDRA akan menggalakkan kembali peternakan ayam kampung oleh keluarga-keluarga Indonesia. Kita telah dibodohi oleh luar negeri dengan membunuh ayam kampung spesies asli kita hanya karena flu burung. Padahal, jumlah korban flu burung sangat lebih kecil apabila dibandingkan dengan korban yang tewas di jalan raya atau pun korban demam berdarah.
Bicara ayam tidak berhenti pada ayamnya saja melainkan kita juga harus bicara mengenai pakannya. Kepala dan kulit udang kita bisa punya. Jagung, kita juga punya walaupun untuk pakan ternak jagungnya kita impor juga. Vaksin, obat-obatan, apakah kita bisa memproduksi sendiri?
Ada beberapa lagi komoditas pangan di mana Indonesia sudah memiliki ketergantungan kepada negara lain. Inti dari deskripsi di atas adalah bahwa kita ini sebenarnya sudah berada dalam krisis pangan. Kita tidak merasa karena kita masih dapat mengimpor bahan-bahan pangan tersebut. Akan tetapi, apabila di dunia terjadi krisis pangan berat, negara-negara pengekspor pangan tentu akan memilih untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya daripada memenuhi permintaan impor kita. Pada saat itulah kita akan benar-benar bertekuk lutut pada mereka yang mau memasok pangan kepada negara kita.
Mengenai pangan ini, marilah kita kutip perkataan Hubert Humphrey (Wapres AS) pada tahun 1964:
“If you are looking for a way to get people to lean on you it seems to me that food dependence would be terrific.”
K
etahanan pangan itu perlu. Presiden Bush mengatakan pada Future Farmer’s of America:
“… I mean, after all, we are talking about national security. It’s important for our nation to build – to grow foodstuffs, to feed our people. Can you imagine a country that was unable to grow enough food to feed the people? It would be a nation that would be subject to international pressure. It would be a nation at risk…. “
Energi
Energi dibutuhkan dalam pembangunan. Perumahan, perkantoran dan pabrik-pabrik memerlukan energi untuk kebutuhan spesifik masing-masing. Saat ini rumah tangga di Indonesia sudah mulai sangat bergantung kepada listrik untuk kebutuhan penerangan. Di kota-kota besar, listrik bukan hanya dipergunakan untuk penerangan melainkan juga untuk kebutuhan lain seperti memompa air, menanak dan memanaskan nasi, menyetrika, menghidupkan kulkas, AC dan lain-lain.
Pembangkit listrik di Indoesia saat ini ternyata sebagian besar menggunakan generator berbahan bakar minyak. Celakanya, saat ini Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak karena produksi minyak yang dijual ke luar negeri dengan belanja minyak dari luar negeri sudah lebih banyak belanja minyak ke luar negerinya. Konon Pertamina kita tidak bisa memasak minyak yang disedotnya dari perut bumi Indonesia dan hanya bisa menyaring minyak setengah matang yang harus dibeli lewat Singapura. Masih untung kita punya batubara yang para penambangnya lebih memilih untuk menjual ke luar negeri daripada memasok PLN. Masih untung juga kita memiliki energi panas bumi yang belum semuanya kita manfaatkan. Masih untung sepanjang tahun kita mendapatkan sinar matahari sehingga apabila terpaksa kita bisa memasang panel surya di setiap rumah. Coba bayangkan negara yang sama sekali tidak memiliki minyak, batu bara, panas bumi, dan matahari tidak bersinar sepanjang tahun. Negara seperti itu harus memiliki PLTN. Iya kalau mereka menguasai teknologi nuklir. Kalau tidak, tentu mereka akan bergantung kepada negara-negara maju lagi. Negara yang sudah menjajah lewat ekonomi dan pangan.
Terhadap penguasaan negara lain melalui energi ini mari kita kutip Paul Scott dari National Syndicated Columnist:
“It is Henry Kissinger’s belief … that by controlling food, one can control people, and by controlling energy, especially oil, one can control nations and their financial systems. By placing food and oil under international control along with the world’s monetary system, Kissinger is convinced a loosely knit world government can become a reality by 1980.’‘
Teknologi
Teknologi berkembang sangat cepat. Teknologi apa pun. Dan saat ini, kita baru bisa menjadi bangsa pembeli dan pemakai teknologi, bukan periset dan produsen teknologi. Mau membantah? Silakan. Kita mau bicara teknologi pertahanan, alutsista kita masih bergantung kepada luar negeri. Ketika kita diembargo senjata oleh Amerika dan Eropa pasca Jajak Pendapat di Timor Leste, sebagian pesawat AS Hawk dan F-16 kita menjadi rongsokan karena dikanibal untuk membuat pesawat yang lain bisa tetap terbang. Ketika rudal-rudal di kapal-kapal perang kita kadaluwarsa, kita juga tidak bisa membeli dari luar negeri. Bukankah ini ciri bahwa dalam bidang teknologi pertahanan (militer) kita sudah bergantung kepada luar negeri.
Dalam teknologi telekomunikasi, semua perangkat jaringan telekomunikasi adalah buatan luar negeri. Hampir tidak ada yang buatan kita sendiri. Komputer? Kita tidak dapat memproduksi sendiri. Bisanya hanya merakit. Televisi, hanya bisa merakit. Mobil? Juga hanya bisa merakit. Untunglah kita bisa memproduksi cangkul, sabit, bajak dan ani-ani sehingga kita masih bisa menanam padi.
Negara lain sudah menguasai kita melalui teknologi. Hanya saja, mungkin kita tidak merasakannya karena hal itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana Singapura menguasai Indonesia?
Pada paparan di atas, saya hanya membicarakan empat bidang. Apabila mau dibabar, tentu banyak bidang lain yang juga dapat menjadi celah bagi suatu negara untuk negara lain. Empat bidang di atas juga memiliki turunan (derivative) masing-masing. Nah, dalam hal Singapura menguasai Indonesia, Singapura masuk melalui sektor ekonomi melalui penguasaan atas perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Singapura menguasai industri keuangan dan telekomunikasi Indonesia. Mengenai masalah ini, penjelasan lebih lanjutnya dapat Anda baca melalui artikel Pak Nofie Iman yang berjudul Orang-orang terkaya Indonesia dan masa depan kita.
Jadi, Singapura mencoba menguasai Indonesia melalui sektor ekonomi. Apakah militer mereka lemah? Tidak. Kekuatan alutsista Singapura adalah yang paling kuat di Asia Tenggara. Hanya saja, untuk perang panjang mereka mungkin akan kedodoran juga apabila harus melawan Indonesia yang berpenduduk 230 juta orang ini.
Bukan hanya itu saja, Singapura juga menguasai Indonesia melalui pengkhianat-pengkhianat yang ada di dalam birokrasi kita. Konon, antek-antek Singapura sudah sampai ke level Eselon III di birokrasi. Antek-antek ini tentu saja orang kita, orang Indonesia yang jiwanya mudah terbeli. Mereka yang hanya dengan diajak jalan-jalan ke Singapura atau negara lain dan diberi uang rela menggadaikan kedaulatan bangsa. Saya katakan konon karena saya hanya mendengarnya. Mengenai kebenarannya, silakan dikaji sendiri. Akan tetapi, coba bayangkan sedikit masalah di bawah:
Apakah Indonesia tidak mampu membangun pelabuhan laut internasional sekelas Singapura?
Sungguh gila. Negara sebesar Indonesia tidak memiliki kedaulatan dalam arus keluar masuk barang melalui laut. Semua harus lewat Singapura. Bayangkan saja, negara yang oleh Pak Habibie disebut sebagai the red dot on the map itu membuat kita harus bergantung kepada mereka. Kita bukan tidak bisa membangun pelabuhan seperti itu karena investor pasti mau berinvestasi untuk membangun pelabuhan internasional dengan asumsi arus keluar masuk barang melalui Indonesia yang sangat padat. Justru yang tidak ada adalah kemauan politik. Mengapa? Silakan saja aduk-aduk isi Departemen Perhubungan terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan tanya mengapa mereka tidak mau membangun pelabuhan laut internasional di Indonesia. Pelabuhan laut yang sebenar-benarnya, yang diakui secara internasional.
Bukan hanya di laut, lalu lintas udara kita juga tidak berdaulat. Kontrol atas lalu lintas udara kita sebagian juga berada di Singapura karena mereka memiliki lalu lintas udara yang lebih padat dan radar yang lebih baik. Padalah, angkasa Singapura tidak ada seperseribu angkasa kita.
Saya tidak rela Indonesia dikuasai Singapura
Saya tidak rela Indonesia dikuasai Singapura melalui sektor apa pun. Oleh karena itu, saya sangat mengecam pengobralan aset kepada pihak luar negeri terutama Singapura. Saya sangat anti kepada penjual Indosat kepada Temasek. Kita tahulah siapa orangnya dan siapa yang jadi Presiden waktu itu. Singapura melalui Temasek saat ini sudah menguasai Astra, BII, Telkomsel, Danamon dan Indosat yang dijual ke Q-Tel.
Sungguh, saya tidak rela. Bagaimana pun caranya, kita harus mengambil kembali aset-aset kita yang sudah dikuasai oleh asing. Kita harus membuat peraturan di mana asing hanya boleh menguasai maksimal 10% saja kepemilikan di perusahaan-perusahaan kita. Kita harus melarang kepemilikan silang oleh pihak asing di perusahaan-perusahaan kita. Indonesia harus untuk Indonesia.
-*-
Catatan: Seluruh kutipan berasal dari sini.
Semua Orang Memiliki Hak Untuk Sejahtera
October 23, 2008
Saya selalu bertanya-tanya mengapa negara kita yang dikatakan para pujangga sebagai untaian zamrud khatulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah — kaya akan sumber daya alam — dan digambarkan sebagai sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja ini belum juga dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya. Terdapat kesenjangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Sekelompok orang bisa sangat kayanya sehingga dapat menguasai aset yang sedemikian banyaknya tetapi di sisi lain begitu banyak orang yang hanya untuk sekedar makan tiga kali sehari saja tidak mampu. Negara kita belum berhasil melakukan pemerataan pendapatan kepada seluruh warga negaranya.
Saya tidak setuju bahwa sebagaian kecil kelompok orang dapat mengumpulkan aset yang sedemikian besarnya karena mereka telah bekerja keras dengan etos kerja yang tinggi. Tidak! Saya tidak setuju. Keberhasilan mereka menguasai kekayaan yang sedemikian besarnya tidak bisa terjadi hanya karena mereka telah bekerja keras dengan etos kerja yang sangat tinggi. Ada unsur lain yang teramat penting di sana, yaitu keberpihakan pemerintah. Tanpa keberpihakan pemerintah, mereka tidak akan berbeda dengan saudara-saudara kita yang terjebak dalam kemiskinan struktural, mereka yang tidak akan pernah dapat mengentaskan diri dari kemiskinan walaupun mereka bekerja sangat keras dengan etos kerja yang sangat tinggi.
Apabila mau menengok sedikit ke belakang, membuka lembaran sejarah kita, pada tahun 1960-an, belum ada pengusaha super kaya di Indonesia. Belum ada konglomerat yang mampu menguasai aset sedemikian hebatnya. Penumpukan-penumpukan aset kepada segelintir orang mulai terjadi sejak 1970-an saat pemerintah waktu itu memberikan keberpihakan dan fasilitas kepada beberapa orang pengusaha sehingga mereka bisa menjadi konglomerat. Asumsi pemerintah waktu itu, keberpihakan dan pemberian fasilitas kepada beberapa orang pengusaha itu akan mampu memberikan trickle down effect. Keberhasilan mereka pasti akan menjadi pemicu keberhasilan warga bangsa yang lain. Kue besar diberikan kepada sedikit orang dengan harapan mereka mau membagi kue-kue itu kepada yang lain. Akan tetapi, begitu menerima kue, nyatanya semua kue itu dikuasai sendiri.
Adalah kewajiban negara untuk dapat memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, rakyat Indonesia berhak untuk sejahtera. Bukan hanya sebagian orang, melainkan semua orang, seluruh penduduk Indonesia berhak untuk sejahtera.
Ukuran Kesejahteraan
Saya tidak akan bicara mengenai kemiskinan karena patokan garis kemiskinan baik itu yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berupa penggunaan kalori per orang per hari sebanyak 2.200 kalori per orang per hari maupun pendekatan kebutuhan dasar sangat tidak mencerminkan kesejahteraan. Manusia tidak hanya butuh mengkonsumsi kalori. Bukan makan saja. Selain pangan, kita juga butuh sandang dan papan. Dulu, kebutuhan pokok manusia hanya sandang, pangan dan papan. Sekarang, pendidikan pun sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, orang yang sejahtera adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan ditambah dengan kesehatan. Ukuran garis kemiskinan berupa konsumsi kalori sebanyak 2.200 kalori per orang per hari atau pendapatan $2 per orang per hari sangatlah menjebak.
Saya memiliki hak untuk hidup sejahtera. Anda pun berhak. Untuk dapat mencapai hidup sejahtera, kita semua tentu tidak tinggal diam. Kita bekerja keras untuk mengusahakannya. Kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha sudah diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, apabila keberpihakan tidak disamakan, mereka-mereka yang tertinggal tidak akan mampu mengusahakan kesejahteraan mereka. Dulu, pemerintah sudah memberikan keberpihakan kepada beberapa gelintir orang sehingga mereka mampu menjadi konglomerat yang menguasai sebagaian besar aset. Kini saatnya keberpihakan harus diberikan kepada bagian lain dari masyarakat. Para petani, pengusaha super mikro, pengusaha mikro, pegusaha kecil dan pengusaha menengah harus diberi keberpihakan yang lebih. Ekonomi Indonesia tidak hanya dibangun oleh perusahaan-perusahaan milik konglomerat yang omzetnya digunakan dalam penghitungan neraca perdagangan luar negeri. Ekonomi bukan hanya ekspor-impor. Ada kegiatan ekonomi lain yang dilaksanakan oleh rakyat. Ekonomi mandiri yang tidak akan terguncang oleh gejolak kurs mata uang karena mereka bertransaksi menggunakan mata uang kebanggaan bangsa ini, yaitu rupiah. Mereka yang menjadi serabut-serabut penyelamat ekonomi bangsa ketika diguncang krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum pulih tetapi sudah dihajar lagi dengan krisis keuangan global. Para pengusaha yang bergantung kepada pihak luar terkena dampak. Akan tetapi, para penggiat ekonomi rakyat tetap berkativitas seperti biasa. Dampak krisi global seakan-akan tidak menjangkau mereka.
Kemandirian Ekonomi
Kunci bagi bangsa ini untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya adalah kemandirian ekonomi. Kita harus membangun sistem perekonomian yang tidak bergantung kepada luar negeri. Saya selalu berpikir bahwa bangsa yang mendiami kepulauan nusantara yang disebut sebagai untaian zamrud khatulistiwa ini mampu berdiri sebagai sebuah zona ekonomi mandiri yang tidak bergantung kepada luar negeri. Ibaratnya, apabila seluruh batas terluar negara ini dipagari dengan besi sehingga kita sama sekali tertutup dari dunia luar, maka bangsa ini akan tetap lestari. Tetap selamat dan bahkan, saya yakin akan mampu mandiri.
Yang menjadi persoalan bukanlah ketidakmampuan kita untuk mandiri melainkan sekelompok orang yang sejak tahun 1970-an menikmati kue besar ekonomi dari pemerintah, mereka yang bisnisnya bergantung kepada dunia luar yang tidak siap. Mereka ini jumlahnya kurang dari 2% jumlah penduduk Indonesia tetapi mampu menyumpal mulut para pemimpin kita dengan kekayaan yang mereka keruk dari hak kita. Mereka tidak siap untuk bersama-sama dengan kita berbagi kesejahteraan. Itu yang menjadi persoalan, bukan ketidakmampuan kita karena saya yakin, kita akan mampu untuk itu.
Oleh karena itu, apabila Anda siap untuk membangun kemandirian ekonomi, saya ajak Anda untuk bergabung dalam sebuah gerakan yang hendak mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kehormatan bangsa. Sebuah gerakan yang fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi, yaitu Gerakan Indonesia Raya!
Idul Fitri dan Kemandirian Bangsa
September 30, 2008
Setelah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadhan, insya’ Allah pada 1 Syawal 1429H yang jatuh pada 1 Oktober 2008, umat Islam di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.
Di Indonesia, Idul Fitri merupakan hajat nasional yang sangat besar karena Idul Fitri dirayakan oleh sekitar 80 persen penduduk Indonesia. Pada momentum Idul Fitri ini terjadi transaksi finansial, barang dan jasa yang sangat besar. Transaksi finansial berwujud transaksi pengiriman uang baik dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar daerah, dari kota ke desa. Transaksi barang berupa belanja sandang dan pangan. Bayangkan 80 persen penduduk Indonesia berbelanja sandang dalam waktu yang bersamaan. Saya kira, apabila ditunjukkan statistiknya, belanja sandang menjelang Idul Fitri merupakan belanja sandang terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain sandang, transaksi pangan juga mengalami peningkatan. Pada saat seperti ini lonjakan permintaan terjadi sedangkan pasokannya saya tidak yakin bertambah karena setiap lebaran harga sembako selalu naik. Di luar sandang dan pangan, konsumsi bahan bakar juga meningkat karena terjadinya pergerakan manusia yang sangat besar antarwilayah. Untuk jasa, kita dapat menempatkannya pada jasa transportasi dan pengiriman barang.
Sungguh sebuah hajatan nasional yang sangat besar yang harus didukung oleh ketahanan nasional, terutama ketahanan di bidang pangan dan energi.
Hajatan nasional Idul Fitri membutuhkan pasokan pangan dan energi yang sangat besar. Pada masa ini, permintaan bahan makanan pasti melonjak. Permintaan daging (sapi, ayam, kambing) meningkat. Permintaan telur ayam meningkat. Permintaan beras meningkat. Permintaan terigu meningkat. Sampai saat ini, semua kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi. Akan tetapi, kita tidak tahu pada tahun-tahun mendatang karena kita belum swasembada daging sapi. Kita tidak lagi berswasembada beras. Apalagi terigu, kita sangat bergantung pada impor karena gandum bukanlah tanaman tropis.
Di bidang energi kita juga patut bersyukur karena pada hajatan Idul Fitri tahun ini pasokan energi kita cukup. Akan tetapi, Idul Fitri tahun depan, tidak ada yang mampu menjamin. Saat ini, kita sedang berada di ambang krisis energi. Kita sudah menjadi net importer minyak. Tidak jarang kita lihat masyarakat harus antri BBM. Di sisi lain, pemadaman bergilir listrik sering kita alami. Bahkan, saat ini banyak pabrik yang terpaksa harus menggilir hari liburnya karena tidak mencukupinya pasokan listrik untuk industri.
Saya yakin kita semua tidak ingin negara ini memiliki ketergantungan pangan dan energi kepada pihak luar. Bangsa kita akan semakin lemah apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya secara swasembada. Oleh karena itu, pada kesempatan Idul Fitri ini saya mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bangkit dan mewujudkan kemandirian bangsa untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Sasaran terdekat kita yang ada di depan mata adalah swasembada pangan dan swasembada energi demi kejayaan Indonesia Raya.
Kopi Darat dan Kontrak Politik
September 21, 2008
Acara yang mendekatkan bloger selain jual-beli komentar adalah kopi darat. Bloger akan cepat akrab walaupun baru sekali bertemu karena di dunia maya (blogosfer) mereka sudah saling mengenal dari kegiatan saling kunjung blog dan jual-beli (tukar-menukar) komentar. Oleh karenanya, tidak perlu heran apabila banyak cerita yang seru dalam setiap acara kopi darat para bloger.
Tadi sore, Bloger Tangerang yang tergabung dalam Komunitas Bloger Benteng Cisadane mengadakan kopi darat yang dikemas dalam acara buka bersama. Sebagai lokasi keramaian, dipilihlah rumah Om Anggara, aktivis hukum KBBC. Hadir dalam buka bersama itu Edy, Ade, Didit, Aha, Triyani, Ranto, Joey + Chic, Ajo dan saya sendiri.
Kopi darat kemarin bukan kopi darat biasa karena Om Anggara telah menyiapkan naskah kontrak politik antara KBBC dengan saya sebagai bacaleg DPR RI dari Partai GERINDRA. Isi kontrak politiknya adalah apabila saya terpilih menjadi aleg (anggota legislatif) maka saya tidak akan menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk menuntut warga masyarakat yang mengkritik saya. Saya setuju dengan kontrak politik tersebut dan telah menandatangani kontrak politik tersebut.
Sebagai warga negara yang ingin memperbaiki negara ini melalui jalur politik dengan maju sebagai bacaleg, saya selalu terbuka untuk membuat kontrak politik dengan siapa pun asal isi kontrak politiknya bukan berupa hal saya harus memberikan kontribusi dana atau kontribusi proyek apabila saya terpilih jadi aleg nanti. Saya bersedia membuat kontrak politik yang isinya berupa kemaslahatan bagi bangsa dan negara, bukan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Banyak bacaleg yang maju ke pentas pemilu dengan harapan dapat mengatur proyek-proyek APBN bagi konco-konconya atau kelompok usahanya. Demi Allah, saya bukan tipe bacaleg model seperti itu. Saya maju menjadi bacaleg karena panggilan jiwa saya untuk memperbaiki ketidakberesan yang selalu dikeluhkan oleh banyak orang. Apabila yang lain hanya mengeluh, bicara, ngerumpi atau menulis, maka saya mengambil jalan lain yaitu terjun ke politik dan akan memperbaiki sistem dari dalam sistem itu sendiri. Tidak ada gunanya mengeluh saja tanpa berbuat. Insya’ Allah, saya akan berbuat, bukan mengeluh.
Tujuan saya maju sebagai bacaleg bukanlah harta atau memperkaya diri. Saya selalu kagum dengan almarhum ayah saya yang sampai pensiunnya dari PNS tetap belum dapat membangun rumah sendiri tetapi hidup dengan perasaan tentram karena tidak makan uang haram. Kami hidup bersahaja tetapi bahagia lahir batin. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan korupsi di manapun. Tidak di tempat saya bekerja. Tidak pula di Senayan nanti (Insya’ Allah kalau saya mendapatkan kursi nanti).
Manusia harus punya prinsip dan integritas. Saya, walaupun bukan siapa-siapa (nobody), memiliki prinsip dan integritas. Insya’ Allah prinsip dan integritas tetap akan saya pegang teguh sampai kapan pun. Termasuk, apabila saya berhasil menjadi siapa-siapa (somebody).
Jadi, kapan Sampeyan akan membuat kontrak politik dengan saya? Asal kontrak politik yang tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi/komersil yang nanti pasti akan merugikan negara, saya akan bersedia bersepakat dengan Sampeyan.
Politisi Jenggot Takut Suara Terbanyak
September 13, 2008
Wacana penentuan kursi DPR RI dengan suara terbanyak sudah bergulir. Partai Amanat Nasional sudah menyatakan bahwa di partainya, kursi DPR akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Partai GOLKAR pun demikian juga. Walaupun pada mulanya alot, akhirnya Partai GOLKAR pun (yang saya dengar dari bacalegnya) akan menggunakan suara terbanyak untuk menentukan perolehan kursi DPR pada Pemilu 2009 nanti.
Agar tidak menyalahi ketentuan dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, saat ini partai-partai yang setuju penentuan kursi DPR RI dengan suara terbanyak sedang mengupayakan untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap UU No.10/2008 tersebut.
Sebagai seorang bakal caleg saya sangat setuju dengan penentuan perolehan kursi dengan suara terbanyak karena hal tersebut akan mencerminkan tingkat legitimasi anggota DPR. Saat ini, di mana Presiden, Kepala Daerah dan DPD dipilih langsung oleh rakyat, ternyata DPR masih ditentukan oleh partai melalui mekanisme nomor urut caleg. Pada saat Presiden, DPD, Kepala Daerah dan bahkan Lurah (Kepala Desa) pun memiliki legitimasi sangat tinggi, DPR belum memiliki karena anggota DPR belum sepenuhnya dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan mekanisme suara terbanyak, dapat disimpulkan bahwa siapa pun yang memperoleh kursi DPR adalah merupakan politisi yang memiliki basis pendukung atau memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Kader yang demikian tentu telah dikenal oleh pemilih di daerah pemilihannya dan dipercaya oleh pemilih untuk dapat membawakan aspirasi mereka.
Sebaliknya, politisi jenggot alias politisi yang mengakar ke atas, tentu akan memilih mekanisme penentuan kursi dengan nomor urut. Para Politisi kader jenggot itu lebih dekat dengan jajaran elit (pimpinan) partai daripada rakyat. Oleh karena itu, walaupun mereka memiliki nomor peci, tingkat elektibilitasnya sebenarnya belum tentu lebih tinggi daripada yang mendapatkan nomor sepatu. Para politisi jenggot menyadari hal tersebut sehingga mereka akan memilih penentuan kursi dengan nomor urut daripada suara terbanyak.
Tentu kita masih ingat, bahwa dari 550 anggota DPR RI hasil pemilu 2004, hanya ada dua orang yang mampu memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Salah satunya adalah Dr. Hidayat Nurwahid dari PKS. Kita juga ingat, Nurul Arifin yang mendapatkan suara terbanyak di dapilnya gagal mendapatkan kursi karena tidak berada di nomor urut atas.
Apakah kita akan terus melanggengkan praktek-praktek seperti itu? Saya dengan tegas berkata tidak. Sudah saatnya rakyat memilih sendiri wakil-wakilnya di DPR, bukan menyerahkannya kepada partai. Memang dengan mekanisme suara terbanyak, rakyat harus memilih orang yang dikelanlnya. Bagaimana kalau rakyat tidak kenal orang itu? Saya anjurkan untuk memilih orang yang pernah dia tahu namanya. Tentu bukan tahu namanya karena caleg tersebut sering menghiasi layar kaca karena kasus kriminal melainkan tahu karena hal-hal positifnya.
Untuk mendukung mekanisme suara terbanyak, saya menganjurkan agar rakyat memilih dengan mencontreng nama caleg pada saat hari pemilihan nanti. Jangan contreng gambar partainya tapi contrenglah nama calegnya.
Saya yakin, dengan mekanisme suara terbanyak negara kita akan memiliki DPR yang lebih berkualitas daripada DPR yang dihasilkan oleh nomor urut.
Partai GERINDRA Menang Pemilu: Tidak Ada Yang Tidak Mungkin
September 5, 2008
Beberapa waktu yang lalu Partai GERINDRA mengeluarkan pernyataan bahwa Partai GERINDRA siap memenangi Pemilu 2009. Apakah itu mungkin?
Saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua peluang — baik peluang untuk menang atau peluang untuk kalah — selalu terbuka. Yang saya tidak dapat menerima adalah apabila pernyataan tersebut dibuat tanpa dasar dan tanpa kalkulasi yang matang.
Sebuah partai politik harus memiliki tujuan yang dibagi menjadi tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Karena Partai GERINDRA sudah mencanangkankan Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dari Partai GERINDRA maka menjadikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2009 - 2014 harus menjadi tujuan jangka pendek Partai GERINDRA saat ini.
Saya mengklasifikasikan tujuan menjadikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden sebagai tujuan jangka pendek karena pemilu presiden jangka waktunya hanya berbilang satu tahun. Sebuah jangka waktu yang pendek.
Apakah itu mungkin?
Sekali lagi saya katakan bahwa itu sangat mungkin. Yang perlu dimiliki oleh para pengurus, anggota dan simpatisan Partai GERINDRA saat ini adalah mental pemenang. Mental juara. Mereka yang bermental kalahan pasti akan pesimis dan ogah-ogahan dalam bekerja untuk mewujudkan tujuan jangka pendek itu. Sebaliknya, mereka yang bermental kalahan akan penuh rasa optimis dan bergairah dalam bekerja.
Tentu saja optimisme dan gairah saja tidak cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut. Partai GERINDRA harus bekerja keras bahu-membahu secara bersama-sama tanpa kenal lelah. Partai GERINDRA harus menjadi sebuah working organization. Artinya, mesin politik Partai GERINDRA harus bergerak dengan optimal. Karena Partai GERINDRA menjadi kendaraan politik Pak Prabowo Subianto, maka Partai GERINDRA harus memiliki kelengkapan organisasi yang militan mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah. Bahkan, Partai GERINDRA harus mampu mencetak kader-kader yang militan yang — sekali lagi — memiliki mental pemenang dan bekerja penuh gairah tanpa kenal lelah.
Kelengkapan organisasi mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat paling rendah merupakan sesuatu yang “must have” karena akan menjadi “modal dasar” untuk mewujudkan tujuan jangka pendek tersebut, bukan sesuatu yang “nice to have”. Apabila ada pengurus partai yang menjadikan kelengkapan organisasi sebagai sesuatu yang “nice to have”, saya berani mengatakan bahwa pengurus partai tersebut tidak memahami esensi untuk memenangkan pemilu.
Mesin politik yang mampu bekerja dengan baik, memiliki kelengkapan organisasi sampai tingkat paling rendah dan memiliki kader yang militan akan menjadi kendaraan politik yang ideal bagi Pak Prabowo Subianto untuk menjadi mandataris MPR periode 2009 - 2014. Oleh karenanya, pengurus partai harus memastikan bahwa Partai GERINDRA memiliki kelengkapan organisasi yang lengkap dan kuat.
Sesuatu yang “nice to have” bagi Partai GERINDRA adalah calon legislatif yang terkenal dan memiliki rekam jejak yang baik untuk dijadikan “vote getter”. Saya katakan “nice to have” karena “vote getter” ini pun tidak akan dapat berbuat banyak apabila mesin politik tidak bekerja optimal. Kita dapat melihat bahwa di panggung politik nasional ini ada partai yang tidak memiliki “vote getter” berupa tokoh-tokoh terkenal tetapi mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang karena bekerjanya mesin politik dan militansinya para kadernya. Dengan kata lain, menggantungkan perolehan suara pemilih pada para “vote getter” semata akan menjadi sebuah kenaifan.
Saya sadar bahwa Partai GERINDRA adalah sebuah partai politik baru yang usianya kurang dari setahun sehingga perlu kerja yang ekstra keras untuk dapat menyiapkan mesin politik yang mampu bekerja secara optimal. Ya, kerja keras. Bahkan kerja ekstra keras itu kuncinya. Namun, jangan lupa, kerja keras itu harus disertai dengan kerja cerdas. Partai GERINDRA harus bekerja dengan strategi yang matang, bukan bekerja keras tanpa acuan. Strateginya apa, saya tidak dapat membeberkannya di sini walaupun saya sendiri sebagai bakal calon legislatif Partai GERINDRA telah menyiapkan rancangan strategi untuk sukses pencalegan saya. Inti dari strategi itu tidak lepas dari mesin politik sebagai modal dasar yang “must have”!
Dengan strategi yang matang dan bekerja keras + cerdas sesuai strategi yang ditetapkan, saya sendiri yakin bahwa Partai GERINDRA akan mampu mengajukan Calon Presidennya sendiri tanpa harus melakukan koalisi. Apabila Anda bertanya kepada saya apakah itu mungkin, saya akan menjawab bahwa ITU SANGAT MUNGKIN. Dan maaf, saya mengatakan itu bukan tanpa dasar atau pada saat mimpi. Saya penuh kesadaran dalam mengatakannya.
Partai GERINDRA bergerak untuk Indonesia!
Harga LPG Naik Lagi Rakyat Ditipu Lagi
August 25, 2008
Baru 1 Juli 2008 lalu harga LPG 12kg dinaikkan harganya oleh Pertamina dari Rp55000 menjadi Rp63000. Kini, mulai 25 Agustus 2008, harga LPG 12kg dinaikkan lagi bersamaan dengan dinaikkannya harga LPG 50kg.
Tidak cukup puas sampai di sana, Pertamina akan menaikkan harga LPG 12kg Rp500 setiap bulannya hingga mencapai harga keekonomian sebesar Rp11400.
Saya benar-benar geram dengan hal ini. Monopoli yang diberikan oleh negara kepada Pertamina tidak pernah membuat BUMN itu berjalan lurus dan mencapai efisiensi. Lihat saja, direksi dan seluruh pekerjanya hidup sejahtera sedangkan rakyat Indonesia selalu saja dibuat sengsara oleh ulahnya. Sengsara oleh harga BBM dan BBG yang dinaikkan terus.
Pertamina benar-benar harus diaudit secara menyeluruh. Kali ini bukan BPK atau BPKP yang harus ditugasi untuk mengaudit Pertamina melainkan harus digunakan auditor partikelir internasional yang bisa berlaku independen. Audit oleh BPK terbukti tidak mampu membongkar ketidakberesan yang selama ini menjadi isu yang terus diomongkan orang secara luas tetapi tidak pernah menjadi temuan BPK.
Isu mengenai Pertamina yang harus membeli minyak dari sebuah perusahaan tertentu — praktek di masa orde baru yang masih dilanjutkan di era SBY — harus dibongkar. Apabila memang benar seperti itu, semua pihak yang konon membuat Pertamina mendapatkan minyak USD10 lebih mahal dari harga minyak dunia harus dihukum seberat-beratnya. Praktek mereka merugikan negara dan hanya memperkaya diri.
Umur Pertamina sudah tua. Lebih tua dari Petronas. Akan tetapi, Petronas sudah menjadi sponsor F1 sedangkan Pertamina kerjanya hanya menyengsarakan rakyat. Kalau memang jajaran Pertamina tidak kompeten, ganti saja semua. Buat apa mereka digaji tinggi kalau tidak mampu menciptakan efisiensi di Pertamina? Buat apa Pertamina dipertahankan kalau tidak dapat memasak minyak dari perut bumi Indonesia sendiri?
