Browse > Home / Archive: January 2010

Info Kopi Darat Blogger Tangerang 31 Januari 2010

January 29, 2010

Mau tahu infonya? Putar saja video di bawah.

Kami tunggu kehadiran Kawan-Kawan.

Mau info resmi? Silakan ke blog KBBC. Baca Kopdar KBBC Januari 2010.

Viewed 15217 times by 955 viewers

Written by MAW · Filed Under Utama, Video, komunitas 

Pansus Bank Century Sebaiknya Memanggil Presiden Untuk Dimintai Keterangan [Podcast]

January 15, 2010

Mantan Ketua KSSK menyatakan telah memberikan laporan kepada Presiden RI mengenai bail out Bank Century via sms pada 22 November 2008 dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden RI. Mantan Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak pernah membaca sms itu karena tidak pernah menerima sms itu. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah benar Ketua KSSK pada saat itu pernah memberikan laporan kepada Presiden via sms, Presiden perlu dipanggil untuk memberi keterangan kepada Pansus Bank Century.

Saya sebagai rakyat meminta agar Pansus Bank Century memanggil Presiden RI 2004 – 2009 guna memberi keterangan kepada Pansus Bank Century.

Viewed 28234 times by 2113 viewers

Written by MAW · Filed Under Nasional, Podcast, Politik 

Kata Bangsat di Pansus Century Bukan Sesuatu Yang Serius [podcast]

January 8, 2010

Referensi: Tribun Jabar

Viewed 17109 times by 1019 viewers

Written by MAW · Filed Under Podcast, Politik 

Jangan Main Api Dengan Pemenang Pemilu

January 7, 2010

Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pimpinan perolehan suara dengan mengantongi 20,85% suara disusul Partai Golkar 14,45% dan PDI-P 14,03%. Perolehan Partai Demokrat ini memang meningkat hampir tiga kali lipat dari perolehan pada Pemilu 2004 di mana Partai Demokrat memperoleh sekitar 7,5% suara. Keunggulan Partai Demokrat atas partai-partai lain ternyata membuat Partai Demokrat menjadi sombong. Indikasinya terlihat dari ucapan Ruhut Sitompul yang dikutip oleh Vivanews pada Ruhut: Jangan main api dengan pemenang pemilu.

“Jangan main api kalau tidak mau terbakar. Jangan main api dengan pemenang pemilu. Kami ini pemenang pemilu, dia (Gayus) itu loser,”

“Loser kok lebih galak dari winner. Loser itu jangan angkuh. Di mana pun, loser itu harus tahu diri. Baru juga wakil ketua pansus, mbok tahu diri, jangan galak-galak,”

Kemenangan pemilu memang merupakan sebuah hal yang pantas disombongkan kepada mereka yang kalah pemilu. Sebagai anggota sebuah partai politik yang “kalah pemilu” saya tentu saja tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri. Apalagi, tiket masuk ke Senayan saja saya tidak berhasil mendapatkan. Akan tetapi, marilah kita tengok dua pemilu pasca reformasi sebagai pembanding. Pada tahun 1999 PDI-P unggul dari partai politik peserta pemilu yang lain dengan perolehan 33,74% suara. Pada periode 1999 – 2004 PDI-P anggota PDI-P tidak pernah ada yang mengatakan, “Jangan main api dengan pemenang pemilu.” Pada Pemilu 2004, Partai Golkar juga unggul atas partai-partai politik yang lain. Partai Golkar mendapatkan 21,58% suara pada Pemilu 2004. Pada periode 2004 – 2009, tidak ada Anggota Dewan dari Partai Golkar yang mengatakan, “Jangan main api dengan pemenang pemilu.”

Saya memang terus mengamati gerak langkah Ruhut Sitompul. Seperti ada yang aneh pada Ruhut Sitompul setelah menjadi anggota Partai Demokrat. Di Golkar dulu, Ruhut tidak sekonyol seperti saat ini. Saya masih ingat dengan jelas gaya Ruhut Sitompul saat menghina orang Arab di sebuah acara dialog di televisi pada masa kampanye Pemilu 2009 yang lalu. Ruhut Sitompul seperti diset untuk menjadi bad guy. Pada saat Pansus Century bersidang pun, Ruhut kelihatan masih melakonkan peran bad guy. Jujur, saya melihat Ruhut Sitompul tidak sejajar dengan keinginan sebagian rakyat yang ingin agar kasus Century dapat diurai dengan jelas permasalahannya.

Sebenarnya, dengan perolehan suara hanya 20,85%, Partai Demokrat tidak dapat dikatakan menang. Apabila tidak ada koalisi partai dalam pemerintahan, maka angka 20,85% itu secara sendirian tidak akan mampu mengendalikan parlemen. Buktinya saat ini, dengan mitra koalisi yang menguasai 78% kursi parlemen saja Hak Angket Century bisa lolos. Hal tersebut mengandung arti bahwa mitra koalisi tidak ingin didikte oleh Partai Demokrat. Untuk urusan jatah menteri, mitra koalisi bisa disetir. Akan tetapi, untuk urusan agenda DPR nampaknya mitra koalisi berpijak pada kepentingan masing-masing. Mitra koalisi tidak ingin dipaksa membiarkan kasus Century didiamkan saja tanpa diusut karena sinyalemen bahwa uang bailout Century mengalir ke partai tertentu. Akan berbeda halnya apabila mitra koalisi juga menerima aliran dana haram tersebut, koalisi tentu akan lebih solid.

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah, apakah dengan menang pemilu sebuah partai boleh melakukan apa saja, termasuk mengganggu kerja pansus yang sedang menggali informasi mengenai sebuah kasus besar? Marilah kita ikuti terus sandiwara Senayan itu. Saya yakin bahwa Anda semua tidak bodoh untuk dapat menakar siapa saja yang serius dalam upaya mengurai permasalahan Century dan siapa yang hanya main-main dan bermaksud mengganggu.

Pesan terakhir. PDIP dan Golkar pernah menang pemilu pasca reformasi. Menang dengan angka lebih tinggi dari Partai Demokrat. Akan tetapi, tidak pernah mereka menyombongkan kemenangan itu.

Viewed 16365 times by 912 viewers

Written by MAW · Filed Under Politik 

Freeport Harus Dinasionalisasi atau Dijadikan BUMD Papua

January 5, 2010

Kontrak karya pertambangan Freeport adalah kecelakaan sejarah bagi Indonesia. Kontrak karya itu hanya menguntungkan perusahaan Amerika itu dan sebagian orang Jakarta yang turut membidani lahirnya kontrak karya tersebut. Sedangkan, penduduk Papua yang memiliki sumber daya alam yang dirusak oleh Freeport itu tetap saja miskin.

Saya sangat setuju agar Freeport dinasionalisasi atau paling tidak dijadikan BUMD Papua. Alasan paling mendasar untuk nasionalisasi Freeport atau BUMD-isasi adalah kepentingan nasional berada di atas kepentingan yang lain.

Jujur saja mari kita pandang, lebih banyak mana keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu dengan keuntungan yang didapat Bangsa Indonesia. Ada isu di luar sana bahwa Freeport tidak jujur dalam melaporkan unsur-unsur mineral yang diangkut ke luar dari wilayah Papua. Saya sendiri tidak tahu persis tetapi konon banyaknya unsur mineral yang dikapalkan keluar lebih dari jumlah yang dilaporkan secara resmi. Gambarannya begini, apabila yang resmi dilaporkan itu 4 unsur maka dokumen internal Freeport konon memiliki daftar lebih dari 4 unsur itu.

Saya sendiri tidak melihat adanya keuntungan dari diberikannya kontrak karya kepada Freeport itu selain dikurashabisnya kekayaan Papua dan dirusaknya lingkungan hidup di sana. Sementara, penduduk Papua yang memiliki kekayaan alam tetap hidup dalam kubangan kemelaratan. Silakan kemukakan keuntungan yang didapat oleh negara kita dari kontrak karya itu. Apakah itu sebanding dengan kemelaratan yang dialami penduduk Papua? Apakah itu sebanding dengan harga yang harus dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia berupa keinginan penduduk Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia?

Saya mungkin bukan siapa-siapa. Saya bukan pejabat negara. Bukan pula orang terkenal. Saya hanya rakyat biasa yang tidak pernah merasakan keuntungan dari adanya Freeport di Papua. Saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari adanya kontrak karya Freeport itu. Saya tidak pernah menjual kekayaan negara ini kepada pihak manapun. Oleh karenanya, saya bisa bebas bersuara tentang nasionalisasi Freeport. Berbeda dari orang penting di Republik ini yang mungkin menjadi calo kontrak karya pada zaman kesalahan sejarah itu dibuat, yaitu ketika kontrak karya untuk pertamakali dibuat dan ketika kesalahan sejarah kembali dibuat saat kontrak karya itu diperbarui. Mereka tentu menerima sesuatu dari Freeport atas jasa menjadi calo atau mungkin pemberian cuma-cuma.

Kejadian terakhir di mana Freeport menolak memberi avtur kepada Garuda pada 3 Januari 2010 sudah membuktikan bahwa kita ini tidak berdaulat di pekarangan rumah sendiri. Freeport yang merupakan perampok kekayaan alam Papua menjadi tuan bagi kita Bangsa Indonesia. Saya hanya dapat mengatakan kasihan kepada Penguasa Republik Ini. Dihina oleh RMS dengan tari Cakalele tidak seberapa menyakitkan daripada dihina oleh orang asing di pekarangan rumah sendiri.

Freeport harus dinasionalisasi. Atau, paling tidak dibatalkan kontrak karyanya dan diserahkan kepada penduduk Papua apakah akan dikelola atau dibiarkan kembali menjadi hutan rimba. Kekayaan alam itu adalah milik mereka, bukan milik orang Jakarta.

Viewed 27266 times by 1604 viewers

Written by MAW · Filed Under Nasional, Utama